Quo Vadis Netralitas Ilmu?

: merupakan naskah lanjutan dari tulisan sebelumnya, “A Salt of Physics’s Earth”, yang berisi catatan sederhana atas “Ideological ‘Assumptions’ in Physics: Social Determinations of Internal Structures” (1986), buah tangan Aristides Baltas. Saya sarankan untuk membaca naskah aslinya terlebih dahulu (bisa diunduh di JSTOR, gratis) atau membaca tulisan review saya di blog ini sebelumnya, berjudul “A Salt of Physics’s Earth”. Masukan, kritik dan saran amat saya harapkan demi perbaikan gizi tulisan. Semoga berfaedah.

***

Dalam tulisannya berjudul Ideological “Assumptions” in Physics: Social Determinations of Internal Structures (1986), Aristides Baltas memberi kesimpulan bahwa “sistem konseptual fisika kekinian nyata-nyata terbukti terbatasi oleh standar ilmiahnya sendiri”. Di satu paragraf sebelumnya, Baltas juga mempersoalkan adanya diskriminasi antara teori ilmiah dan teori non-ilmiah (p. 147).

Nada kalimat itu seolah menunjukkan telah terjadi ketegangan terkait standar keilmiahan termasuk pengaplingan (diskriminasi) teori dari sebutan ilmiah dan non-ilmiah. Diskriminasi ilmiah, yang kemudian memunculkan penyikapan ideologis (terutama) terhadap sains-sains lampau yang terdiskualifikasi dari sebutan ilmiah, dalam pendapat Baltas, tak lebih dari akibat sebuah hasrat untuk memperjuangkan status sosial (p. 137)—sebab itulah, maka ia merupakan bagian “asumsi” ideologis karena memasukkan sense yang berasal dari pengalaman yang sebelumnya sudah terdeterminasi oleh proses sosial-praktis.

Kiranya cukup menarik kemudian bilamana “melanjutkan” makalah Baltas itu terkait persoalan netralitas sense yang, seperti sudah Baltas tunjukkan, mempengaruhi dinamika struktur internal sains.

Berbeda dengan Baltas yang lebih melihat sains dari pendekatan internal, tulisan ini berusaha melihat sains dari pendekatan eksternal yakni, seperti didefinisikan oleh Kuhn, sebuah pendekatan yang berpaku pada aktifitas ilmuwan sebagai bagian dari anggota masyarakat serta dari sebuah budaya yang lebih besar.

Tentang Netralitas

Jamak dipahami bahwa ilmu merupakan sebentuk pengetahuan yang penyusunannya tak bisa dilepaskan dari ilmuwan, objek kajian, standar ilmiah, dan konteks sosial. Di dalam ilmu-ilmu kealaman (natural sciences) hal terakhir tampaknya kurang begitu tampak karena secara umum ilmu-ilmu kealaman tidak memiliki kontak langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ia seolah hanya berkutat pada fenomena alam yang “diam” diluar diri manusia.

Namun tesis Baltas menunjukkan sesuatu yang berbeda, setidaknya dalam ilmu fisika. Ia berhasil memetakan cukup jelas bahwa interpretasi terhadap konsep internal struktur ilmu tak dapat dipisahkan dari perspektif dan pengalaman-keseharian ilmuwan. Sehingga kemudian muncul pertanyaan: apakah dalam meneliti, ilmuwan adalah selalu orang yang netral? Sebuah pertanyaan yang jawabanya selalu memunculkan pertanyaan lanjutan.

Isu tentang netralitas ilmuwan memang bukanlah hal baru dalam perbincangan ilmu. Semenjak berabad-abad lalu, ia sudah merupakan polemik yang cukup pelik oleh karena kaitannya yang begitu erat dengan nilai (value) tertentu. Entah itu berasal dari agama, etika maupun estetika.

Hardiman (2003) menengarai bahwa pertarungan filsafat Barat, semenjak dahulu, selalu berkutat antara yang bernilai (mitos) dan yang rasional (logos); yang fiktif dan yang objektif. Distingsi (yang seringkali seolah seperti dikotomi) itu terbungkus dalam sebuah struktur naratif yang dalam diskursus filsafat amat sulit dipatahkan. Tak pernah ada yang bertahan mengungguli, ataupun punah, secara keseluruhan. Selalu saja menyisakan jejak-jejak yang siap meletupkan amunisi baru setiap saat, menggoyahkan lawan diskursusnya (p. 171).

Barangkali itulah sebabnya semenjak abad 17, para ilmuwan segera menyatakan ‘selamat tinggal’ terhadap nilai. Ia kumandangkan agama “netralitas” dalam pengetahuan ilmiah sebagai bagian dari keutamaan (virtue) objektifitas. Cita-cita ini muncul, awalnya, sebagai bentuk penolakan ilmuwan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan agama, sebagaimana yang sempat ramai dalam peristiwa Galileo atau, yang agak belakangan, Teori Evolusi Harun Yahya.

Tetapi kini tantangan terhadap netralitas ilmu muncul bukan lagi dari agama, melainkan dari kepentingan politik. Seperti semakin maraknya penelitian yang bekerja dibawah kontrol negara, juga semakin tingginya peran politik dalam rangka memasyarakatkan produk ilmu-ilmu eksakta berupa teknologi. Kaum Marxis, misalnya, lebih bersikap akomodatif dalam menyikapi relasi netralitas ilmu dan politik ini dengan menyatakan, “(tampaknya) kini tak cukup realistis andaikata pencarian ilmu dilepaskan dari konsekuensi politik dan sebab-musababnya” (Ziman, 1984: 191). Pandangan ini memang sebuah pemakluman, seperti yang biasa mereka lakukan, bahwa setiap realitas terasa tak afdlol jika tidak dikaitkan dengan politik. Berbeda dengan kaum feminisme yang mencoba melihat ilmu yang berkembang kini sebagai bagian dari politik maskulin. Terdapat anggapan bahwa objek ilmu, selaiknya perempuan, seolah inferior yang hanya ilmuwan sajalah yang berhak mengintiminya. Entah pendapat ini sebatas kecemburuan kaum feminis atau indikasi yang lain, kenyataannya, dalam sejarah teori maupun ilmuwan sendiri, sedikit sekali yang menggunakan istilah-istilah berkonotasi feminis sebagai term-term dalam sains. Demikian seterusnya, pandangan tentang netralitas ilmu hingga kini masih bergulir dan cenderung nyenggol-nyenggol (atau disenggol-senggolkan) ke wilayah ideologi-ideologi politik.

Netralitas (Yang) Relatif

Terlepas dari beberapa pendapat diatas, saya melihat bahwa polarisasi kepentingan politik terhadap ilmu kini muncul dari segala penjuru. Tak hanya dalam ilmu-ilmu kealaman, namun juga, (apalagi) dalam ilmu-ilmu sosial.

Gejala ini tentu semakin menyulitkan bagaimana objektifitas ilmu kemudian akan didefinisikan. Netralitas ilmu untuk (menjaga) objektifitas ilmu, seperti yang sudah diklaim oleh kerajaan sains abad 17, tampaknya kini semakin sulit diketemukan mengingat berbagai macam kepentingan politik—baik dalam pengertiannya yang praktis maupun yang lentur—sedikit banyak turut terlibat dalam kawasan internal ilmu, sebagaimana diterangkan oleh Baltas diatas. Dengan demikian, netralitas ilmu itu sendiri sesungguhnya boleh dikatakan “relatif” jika ditilik dari kepentingan politik (dalam dua pengertiannya itu).

Pun demikian, setidaknya saya ingin menawarkan model netralitas yang berbeda dari beberapa pendapat diatas. Yakni konsep “netral” sebagai makna atas tiadanya—meminjam Merton—disinteretedness terhadap proses reproduksi ilmu. Disinteretedness, menurut Merton, mengandung arti tiadanya kepentingan personal dalam kaitan menerima atau menolak sebuah gagasan (Ziman, 1984: 85). Originalitas gagasan adalah diatas segala-galanya dan karena itu hadirnya asumsi diluar kepentingan (yang bisa meruntuhkan originalitas gagasan) ilmu, mesti ditolak.

Ketika Baltas menunujukkan infiltrasi “asumsi” ideologis pada struktur internal ilmu maka ia menegaskan ada kemenduaan status pada “asumsi” (bertandakutip). Pertama, karena esensinya pada interpretasi yang secara penuh berpartisipasi dalam permainan internal tiga unsur utama fisika (sistem konseptual fisika, prosedur eksperimen, dan objek ilmu fisika); kedua, mengijinkan kita merangkai konsep dan relasi struktur term-term sistem konseptual fisika sesuai dengan pengalaman kita (p.141-2).

Pertanyaannya, apakah dalam merangkai konsep dan relasi struktur term konseptual ilmu itu, ilmuwan sungguh-sungguh terbebas dari disinteretedness?

Jika mengutip pendapat Baltas, tentu jawabannya adalah tidak bebas dari kepentingan. Tetap selalu ada kepentingan yang turut serta terlibat dari eksternal ilmu. Bahkan, sebuah ideologi begitu kuasa memainkan peranan berarti, sampai-sampai, Baltas menyebutnya sebagai bentuk kebohongan jurisdiksi pada permainan struktur internal.

Jika memang demikian, apakah hal itu berpengaruh terhadap originalitas ilmu? Tentu tak mudah menjawab pertanyaan ini. Misalnya, dalam sebuah pembuktian Teori Evolusi Harun Yahya, jelas sekali termuat rembesan sebuah kepentingan (agama). Tak ada jaminan terhadap originalitas karena Yahya seolah melakukan “penyimpulan mendadak” yang seluruh kesimpulan itu diarahkan pada keniscayaan kebesaran suatu agama tertentu (Islam). Yang amat mungkin, justru penelitian Yahya mengalami “penelikungan” proses penelitian supaya mencapai target kesimpulan “sesuai harapan”. Jika demikian, barangkali netralitas—dalam arti: tiadanya kepentingan selain untuk kemajuan ilmu—merupakan sebuah barang langka dalam proses penelitian.

Akhirnya pemahaman terhadap netralitas ilmu harus sampai pada titik simpul bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh netral dalam proses mengetahui. Ilmu berkembang tidak dari ruang kosong. “Pengetahuan ilmiah”, seperti dipercaya Stephen Weldon, “tidak semata-mata otonomi berdasarkan prinsip universal-rasionalitas, tetapi secara langsung terkait dengan konstruksi sosial” (2002: 375). Konstruksi sosial ini merupakan proses reproduksi sosial yang secara simultan merupakan proses pembentukan nilai-nilai yang, seperti Baltas tunjukkan, turut memasuki kawasan struktur internal ilmu sebagai “asumsi” ideologis dan cukup siginifikan mempengaruhi netralitas ilmu.***

~ Moch Najib Yuliantoro